Berita Terkini

KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) menggelar Diseminasi Demokrasi, Selasa, 15/11. Kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap perbaikan sistem demokrasi, khususnya dalam aspek pemilu ini, diikuti oleh puluhan siswa dari lima perwakilan sekolah di Pangkep. Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Pangkep, Saiful Mujib, menjelaskan, bahwa kegiatan ini bagian dari sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Pangkep menuju pemilu 2024 yang berkualitas. "Diseminasi demokrasi ini bertujuan menumbuhkan sikap dan kesadaran, khususnya bagi generasi muda. Pemilih pemula dan millenial. Agar mereka ikut tergerak mengawal proses demokrasi, khususnya kaitannya dengan pemilu," ujar Mujib. Disampaikan Mujib, kegiatan serupa akan terus dilakukan KPU Pangkep, apalagi dari data yang ada, jumlah generasi muda, khususnya pemilih pemula dan millenial meningkat drastis dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. "Kita akan galakan kegiatan diseminasi demokrasi ini, dengan cakupan peserta yang lebih luas. Apalagi tujuan dari pendidikan pemilih adalah penyadaran dan menumbuhkan sikap, sehingga tergerak untuk ikut serta. Dalam hal ini mengawal proses pemilu." Jelas Mujib Kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor KPU Pangkep ini berlangsung cukup dialogis. Peserta aktif memberikan tanggapan dan pendapatnya di sela-sela berlangsungnya kegiatan.

KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), melaksanakan program pulau partisipatif dalam rangka Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih dalam rangka menyongsong pemilu 2024, di Pulau Balang Lompo, Kelurahan Mattirosompe, Kecamatan Likang Tuppabiring Kabupaten Pangkep, pada Selasa (8/11). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Liukang Tuppabiring dan dihadiri oleh kurang lebih 40 peserta yang mewakili tokoh-tokoh masyarakat, perempuan dan pemuda di Pulau Balang Lompo. Kegiatan ini menghadirkan Anggota KPU Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Pangkep, Saiful Mujib. Dimana dalam materinya, Mujib mengurai beberapa materi, diantaranya demokrasi dan partisipasi, pemilu tanpa politik uang, politik identitas dan hoax. “Politik uang dan politik identitas sama bahayanya, merusak, dan berdampak laten. Politik uang tentu saja melanggar prinsip pemilu yang akan membuat pemilih tidak lagi bebas. Politik identitas akan mendorong disentegrasi bangsa, memecah belah dan mengobrak abrik persatuan dan kesatuan,” ungkap Mujib. Dikatakan Mujib, bahwa memilih pemimpin berarti memilih orang yang diharapkan mampu, tidak ada kaitannya kemampuan dengan agama atau identitas lain seperti suku dan daerah. “Sangat berbaya membawa isu identitas dikaitkan dengan calon pemimpin. Karena oang berani mati untuk mempertahankan identitasnya, sehingga sebagaimana politik uang, politik identitas juga merulakan sesuatu yang di larang dalam pemilu”, ungkap Mujib. Program pulau partisipatif ini menurut Mujib, merupakan salah satu wadah sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan KPU Pangkep untuk memperbanyak agen-agen demokrasi di wilayah kepulauan, untuk bersama-sama KPU mendorong kualitas pemilu.

KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kembali menggelar Rapat Pleno internal dan menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan periode September, Jum’at (30/9) yang dilaksanakan di Aula KPU Pangkep. Rapat ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, Kasubag, staf dan admin divisi data dan informasi. Dalam pelaksanaan rapat pleno ini, ketua KPU Pangkep mengapresiasi pelaksanaan DPB yang telah dilaksanakan dan dijalankan dengan baik serta mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu KPU Pangkep. “Dalam menyusun Daftar Pemilih Berkelanjutan yang akurat, kita telah banyak mendapatkan dukungan data dari sejumlah stakeholder seperti Disdukcapil, Bawaslu, TNI/Polri, Dinas Pendidikan Wilayah IX, Kemenag, Dinas Kesehatan, DPMD, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan melalui Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Pemerintah daerah tidak ketinggalan partisipasi masyarakat Pangkep yang mengirimkan laporan berupa tanggapan untuk pemilih yang memenuhi syarat dan pemilih yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga setiap bulannya kita bisa menetapkan DPB dengan baik dan harapan kita tahapan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024 juga bisa berjalan dengan maksimal“ ujar Burhan A. Selain itu Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Rohani menyampaikan pula bahwa PDPB periode September ini adalah kegiatan terakhir yang telah menetapkan pemilih sebanyak 235.270 pemilih dan perubahan angka pemilih dibanding periode sebelumnya cukup signifikan. “Bulan September kami telah menetapkan sebanyak 235.270 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 112.422, Pemilih Perempuan sebanyak 122.848, pemilih bulan ini baik yang MS maupun TMS sangat signifikan karena sejumlah data yang masuk hasil sandingan Data DPB semester 2 KPU RI dan Kemendagri, hasil coklit terbatas yang dilakukan di sejumlah desa/kelurahan yang telah divalidasi dan menghasilkan ribuan pemilih yang masuk karena telah memenuhi syarat seperti pemilih pemula yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP-Elektronik sebanyak 5.874, pemilih pindah masuk ke wilayah Pangkep sebanyak 2.836, serta anggota TNI yang telah pensiun dan sudah memiliki hak pilih sebanyak 1 orang sedangkan pemilih kategori TMS untuk pemilih yang meninggal dunia sebanyak 282, pemilih yang dinyatakan telah pindah keluar dari wilayah Kabupaten Pangkep sebanyak 4.186 pemilih, pemilih ganda di wilayah lain sebanyak 782, pemilih yang tidak di kenal 395 dan bukan penduduk setempat sebanyak 40. Sedangkan untuk kategori Pemilih Ubah Data sebanyak 439 pemilih” Jelas Rohani. Dengan selesainya Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bulan September ini, praktis KPU Pangkep akan bersiap melaksanakan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024 yang tahapannya akan di mulai pada bulan Oktober yang diawali dengan penyerahan DP4 oleh Kemendagri kepada KPU RI yang selanjutnya akan diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi. “Kami berharap upaya kami memaksimalkan Daftar Pemilih Berkelanjutan ini dapat memaksimalkan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 karena tantangan kami selama proses pemutakhirkan data pemilih selain karena pemilih kita memang bergerak sangat dinamis setiap bulannya juga berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelummya baik Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang lalu juga diperhadapkan pada kesadaran masyarakat untuk mau melaporkan dirinya sebagai pemilih masih butuh upaya sosialisasi secara massif termasuk untuk mendorong pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-el hingga juga harus lebih di massifkan dengan bergandengan tangan lebih erat dengan Disdukcapil serta stakeholders lainnya termasuk menjangkau pemilih nantinya di Rutan dan Disabilitas karena data pemilih yang berkualitas merupakan salah satu factor untuk mengukur tingkat Partisipasi Pemilih nantinya di TPS” tutup Rohani.

KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggelar program kelas demokrasi di dusun Cammado, desa Benteng, Kecamatan Mandalle, 14/9. Kegiatan ini merupakan satu dari program KPU Pangkep yang berorientasi pada Pendidikan pemilih, guna mendorong pemilu yang berkualitas. Sebagaimana disampaikan komisioner KPU Pangkep, Saiful Mujib, bahwa dijadikannya dusun Cammado sebagai salah satu lokus program ini salah satunya karena di tempat ini terdapat pesantren yang cenderung tertutup dan abai terhadap proses pemilu. “Iya, kita dapat kabar dari masyarakat dan pemerintah setempat jauh-jauh hari. Namun baru pada kesempatan ini kami bisa berkunjung langsung ke lokasi ini. Walaupun kita tidak langsung masuk ke pesantren, namun dengan dilaksanakan di rumah ketua RK yang rumahnya bersebelahan dengan pesantren, harapannya bisa lebih efektif,” ungkap Mujib. Dikatakan Mujib, kelas demokrasi sendiri adalah program yang berorientasi pada Pendidikan pemilih, sehingga dalam prakteknya lebih banyak mengedepankan kegiatan diskusi dan tanya jawab yang diharapkan mampu menciptakan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai demokrasi yang kita bicarakan. “Kita ajak masyarakat dan perwakilan pesantren yang hadir untuk diskusi, namun sebelumnya kita berikan dulu input-input, misalnya kenapa demokrasi dijadikan sistem, kenapa ada pemilu, kenapa memilih, dan lain sebagainya,” terang Mujib. Ditambahkan Mujib, penempatan lokus ini juga bagian dari upaya mengimplementasikan prinsip pemilu LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia). “Tidak boleh ada satu masyarakatpun yang merasa tidak bisa atau merasa tidak dapat terlibat dalam pemilu. Tujuan kita kesana ini, karena jangan sampai bukan persoalan tidak mau terlibat namun persoalan lain, misalnya karena belum memaham”, terang Mujib. Selain dihadiri oleh koordinator divisi sosialisasi dan Pendidikan pemilih, kegiatan ini juga dihadiri oleh kordiv data dan informasi KPU Pangkep, Rohani.

KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), menggelar program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DPPP) di desa Tabo-tabo, kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, 8-9/9/22. Kegiatan yang dipusatkan di aula kantor desa ini diikuti oleh 25 peserta yang merupakan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat di desa Tabo-tabo yang diharapkan nantinya menjadi agen-agen demokrasi. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber eksternal, yaitu Mardiana Rusli dan Silahuddin Genda, yang masing-masing membawakan materi khusus yang diharapkan mampu menggerakkan peserta agar lebih peduli terhadap pemilu. “Iya, kita undang khusus Bu Mardiana Rusli dan Pak Silahuddin Genda, untuk ikut serta membekali kader-kader DPPP KPU Pangkep, agar tergerak dan dengan suka rela membantu menyebarluaskan pemahamannya guna memberikan penyadaran kepada masyarakat yang lebih luas, mendorong pemilu lebih berkualitas,” ungkap koordinatar sosialisasi dan Pendidikan pemilih KPU Pangkep, Saiful Mujib. Dikatakan Mujib, kegiatan pembekalan kader ini dilaksanakan selama dua hari dengan lima materi dan lima narasumber. Dengan menerapkan metode pembelajaran orang dewasa, dimana peserta diajak untuk belajar bersama, berdikusi, tanya jawab, bermain dan juga brainstorming. “Selain Bu Mardiana Rusli dan Pak Silahuddin Genda, kita juga minta komisioner KPU untuk menyampaikan materi. Jadi tidak hanya ceramah dan diskusi. Diharapkan, dengan menerapkan metode pembelajaran seperti ini internalisasi nilai demokrasi yang menjadi focus utama kegiatan ini terlaksana dengan baik”, ungkap Mujib. Dijelaksan Mujib, program DPPP ini merupakan program nasional yang menyasar desa dan kelurahan yang masuk kategori khusus, misalnya partisipasi rendah atau memiliki potensi pelanggaran yang cukup tinggi. “Memang tidak semua, ada indikator khusus bagi desa atau kelurahan yang menjadi lokus kegiatan ini. Kita di Pangkep sudah memetakkan lokus-lokus yang akan menjadi sasaran berikutnya,” jelas Mujib.      

KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mengajak ibu-ibu yang menjadi peserta program pulau partisipatif di pulau kulambing, desa Mattiro Uleng, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, untuk tidak gampang terjebak terhadap modus politik uang. Sebagaimana disampaikan Saiful Mujib, yang juga koordinator divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, Parmas dan SDM KPU Pangkep. Bahwa modus politik uang bisa bermacam-macam, sehingga pemilih diharapkan lebih berhati-hati. Salah satu modus yang biasa terjadi adalah dengan mengatasnamakan sedekah atau bantuan. “Terkait modus, kalau ada orang yang memberikan sesuatu atas nama sedekah, sedangkan dirinya adalah calon, ya kan perlu di pertanyakan. Apalagi selama ini tidak dilakukan, saat sebelum dirinya menjadi calon”, ungkap Mujib. Dikatakan mujib, dampak politik uang juga sangat luas dan besar. Karena orang-orang yang terpilih nantinya adalah yang akan mementukan arah kebijakan dan juga pembangunan di negeri ini. Bisa dibayangkan jika yang terpilih adalah orang yang melakukan tindakan seperti politik uang. “Politik uang itu merusak, membuat orang tidak lagi merdeka, bebas dan mandiri sebagai pemilih. Dalam menentukan pilihannya di TPS orang tidak akan lagi memilih karena tujuan ideal, namun terpengaruh karena pemberian. Itu baru satu aspek dari dampak politik uang”, ujar Mujib. “Kita ini kan ber pemilu 5 tahun sekali, memilih kepala daerah juga 5 tahun sekali. Kalau kita tidak pilih calon yang benar-benar tepat, dan mendudukkan orang-orang yang tidak punya komitmen untuk mendorong pembangunan ke arah yang lebih baik, rugi besar, apalagi 5 tahun ke depan baru kita memilih lagi”, tambah Mujib. Lanjut kata Mujib, program pulau partisipatif ini merupakan program khusus KPU Pangkep yang didesain untuk mendorong kesadaran dan pemahaman masyarakat di kepulauan Pangkep. Apalagi terdapat 115 pulau di Pangkep, dimana 75 diantaranya berpenghuni.